Puan Maharani Memimpin Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim dan Calon Dewas KPK

nightglow – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat persiapan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029. Rapat ini digelar tertutup di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Dalam keterangannya, Puan Maharani menyatakan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat presiden (Surpres) nomor R60/PRES/11/2024 tanggal 4 November 2024. Surpres tersebut menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan tidak akan melakukan pengkajian ulang dari nama-nama calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK yang telah dikirim oleh Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).

“Baru saja kami melakukan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan Komisi III terkait untuk persiapan fit and proper test Capim KPK dan calon Dewas KPK periode 2024-2029,” kata Puan usai rapat.

DPR telah menerima Surpres tentang nama-nama calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK yang telah dibacakan dalam rapat paripurna tanggal 12 November kemarin. Sesuai mekanisme, pimpinan DPR RI menugaskan Komisi III untuk melakukan proses fit and proper test dari nama-nama yang sudah disaring oleh pansel KPK.

puan-maharani-memimpin-rapat-persiapan-uji-kelayakan-capim-dan-calon-dewas-kpk

Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Adies Kadir, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Puan berharap proses fit and proper test Capim KPK dan Calon Dewas KPK nanti akan berjalan lancar dan siapapun yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan Dewas KPK harus bisa meningkatkan kinerja lembaganya.

Komisi III sebagai mitra lembaga antirasuah KPK, akan bertugas menggelar uji kelayakan tersebut situs slot jepang. Total, 20 orang calon pimpinan dan calon Dewas KPK akan mengikuti tes terakhir di DPR.

“Dan kami berharap nantinya siapapun yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan Dewas KPK harus bisa meningkatkan kinerja lembaganya,” pungkas Puan.

Dengan adanya rapat persiapan ini, DPR berkomitmen untuk memastikan bahwa proses seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK berjalan dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan aturan yang berlaku.

KPK Sita Dokumen dan Bukti Transfer dalam Penggeledahan Kasus Pengadaan DPR

nightglow.info – Dalam serangkaian operasi penggeledahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita sejumlah dokumen penting dan bukti transfer keuangan dari ruang kerja Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, serta empat lokasi lainnya. Menurut Juru Bicara KPK, Ali Fikri, penemuan ini termasuk dalam upaya penyelidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan di DPR RI.

Dokumen Pengadaan dan Aliran Keuangan Terbongkar

Dokumen pengadaan yang ditemukan oleh penyidik KPK diduga menyimpan bukti tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Fikri mengungkapkan bahwa ada indikasi pelanggaran hukum dalam proses pengadaan, mulai dari formalitas penentuan pemenang hingga pelaksanaan proyek itu sendiri.

Penyelidikan KPK Terhadap Aliran Dana

Selain dokumen pengadaan, KPK juga fokus pada dokumen transfer keuangan yang mungkin menunjukkan adanya kerugian negara. Penyidik KPK tengah menyelidiki aliran dana dari anggaran proyek yang diduga dilakukan secara ilegal.

Tindak Lanjut Penyidikan dan Pemanggilan Tersangka

Ali Fikri menegaskan bahwa KPK akan segera memanggil para pihak yang terlibat dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pemanggilan akan dijadwalkan setelah penyidik menilai bukti yang telah ditemukan cukup untuk melangkah ke proses berikutnya, termasuk menunggu hasil penghitungan kerugian negara.

Lokasi Penggeledahan dan Identifikasi Tersangka

Sebelumnya, pada akhir April 2024, KPK telah melakukan penggeledahan di lima lokasi yang mencakup ruang kerja Indra Iskandar dan empat rumah di wilayah Jakarta. Lokasi-lokasi tersebut dihubungkan dengan para tersangka dalam kasus korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR.

Kerugian Negara dan Penyelidikan Lanjutan

Kerugian negara akibat kasus korupsi pengadaan ini diperkirakan mencapai miliaran Rupiah. KPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap sejumlah individu, termasuk Indra Iskandar, dan mencegah tujuh orang dari bepergian ke luar negeri sebagai bagian dari penyelidikan.

Pengungkapan ini menandai kemajuan penting dalam penyelidikan KPK terhadap kasus korupsi di DPR RI. Dengan penyitaan dokumen dan bukti transfer, KPK menunjukkan komitmennya dalam mengusut tuntas kasus-kasus korupsi dan memastikan integritas keuangan negara terjaga.