nightglow.info – Wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto menuai beragam tanggapan dari warga Jakarta. Usulan ini muncul setelah Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang hanya melaksanakan pemilihan untuk anggota DPRD saja, sementara kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Prabowo mengungkapkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menghemat anggaran yang besar. Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan untuk pemilihan langsung bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pangan. Wacana ini bukanlah hal baru, karena sebelumnya pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemilihan kepala daerah juga dilakukan oleh DPRD.
Sejumlah warga Jakarta memberikan tanggapan beragam terhadap wacana ini. Beberapa di antaranya menyambut baik usulan Prabowo, mengingat biaya pemilihan yang besar dan potensi penghematan yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Namun, ada juga yang khawatir bahwa sistem ini bisa mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam proses demokrasi.
Beberapa partai politik seperti Partai Golkar dan PAN mendukung wacana ini, dengan alasan bahwa sistem Medusa88 pemilihan oleh DPRD lebih efisien dan dapat mengurangi biaya politik yang besar. Di sisi lain, partai seperti PDIP dan beberapa pengamat politik mengkritik usulan ini, dengan alasan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat adalah bentuk partisipasi demokrasi yang penting dan tidak boleh dihilangkan.
Rano Karno, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengaku memasrahkan keputusan ini kepada partai politik. Ia mengakui bahwa proses pilkada memang memakan waktu dan biaya yang tinggi, namun menekankan pentingnya keputusan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara itu, Pramono Anung, Calon Gubernur DKI Jakarta, enggan menanggapi wacana ini karena belum dilantik.
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah memicu berbagai tanggapan dari warga Jakarta dan tokoh politik. Sementara beberapa pihak mendukung usulan ini dengan alasan efisiensi dan penghematan anggaran, ada juga yang khawatir tentang potensi pengurangan partisipasi demokrasi. Keputusan akhir mengenai wacana ini masih harus melalui diskusi dan kajian mendalam dari berbagai pihak terkait.